Prabowo tak takut sendiri

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan tidak jadi masalah bila cuma partainya saja sebagai oposisi. Fadli Zon mengakui sikap itu adalah perintah Prabowo Subianto. Sikap Prabowo ini, tuturnya, adalah tanggapan dari tanda Partai Golkar yang akan merapat mensupport pemerintahan Jokowi-JK serta keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Menyikapi hal semacam ini, pengamat politik Instansi Penelitian Populi Centre, Usep S Ahyar menyampaikan sikap yang diperlihatkan Prabowo ini lantaran menginginkan tunjukkan konsistensinya untuk tetaplah jadi oposisi serta ada diluar pemerintahan. Tetapi, dia juga berasumsi banyak partai politik yang mengambil keputusan untuk berhimpun dengan pemerintah serta keluar dari statusnya sebagai oposisi, jadi kehidupan demokrasi di Indonesia jadi tak seimbang serta kurang sehat. Lantaran, kata Usep, oposisi sampai kini memegang peran untuk memberi kontrol serta keseimbangan untuk pemerintahan. " Ya gw sangka memanglah dalam soal ini Prabowo menginginkan tunjukkan konsistensinya ada diluar pemerintahan. Gw sangka partai yang diluar pemerintahan di alam demokrasi ini baiknya ada, lantaran sebagai keseimbangan, oposisi setia untuk menyeimbangkan pemerintahan. Jadi bila semuanya masuk tak seimbang, bila tanpa ada kemampuan oposisi ini tidaklah terlalu efisien juga, " tuturnya. Menurut dia, kemampuan oposisi sesungguhnya tak melihat jumlah, hingga tidak jadi masalah bila Partai Gerindra pada akhirnya jalan seseorang diri. Malah, lanjut Usep, ini jadi peluang untuk partai Gerindra untuk membuat oposisi yang lebih substansif, yaitu memberi kritik yang berdasarkan pada kebutuhan rakyat bukanlah koalisi. " Bila menurut gw oposisi yg tidak memercayakan jumlah yang besar, ini menurut gw Gerindra mesti lakukan oposisi yang lebih substansif, umpamanya kritik bukanlah adu kemampuan jumlah namun adu rencana, jadi bila Prabowo lakukan kritik pada pemerintah serta searah dengan rakyat semakin lebih berkualitas serta berkwalitas. Yang paling utama substansi dari oposisi, " tandas Usep. Ditambahkannya, pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDI Perjuangan juga berstatus sebagai partai minoritas. Tetapi, bisa tunjukkan tajinya sebagai kemampuan oposisi dengan memberi kritik pada pemerintah dengan mengakomodasi kebutuhan orang-orang. " Ingat bila contoh Pemerintah SBY, PDIP ini kan minoritas, namun pernah dia lakukan itu searah dengan kebutuhan rakyat atau tak. Bila sesuai sama kebutuhan rakyat jadi bunyi ini oposisi ini. Jadi kwalitas oposisinya yang perlu di ciptakan, " tutupnya pada merdeka. com. Seperti di ketahui Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mengadakan rapat koordinasi di Bali, Senin (4/1). Beberapa referensi di keluarkan. Dari mulai sikap politik partai hingga masalah kisruh internal di badan partai berlambang beringin itu. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebutkan ada delapan poin utama hasil konsolidasi di Bali. Satu diantaranya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK. " Direferensikan pada Rapimnas untuk dibicarakan supaya Partai Golkar mensupport pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, " tutur Ibrahim lewat pesan secara singkat pada merdeka. com, Selasa (5/1) lantas.
Kontraktor Kubah Masjid Enamel